PEMERINTAH Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menyiapkan anggaran sekira Rp144 miliar untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendukung Pelabuhan Kenyamukan. Anggaran tersebut dialokasikan melalui skema multiyears contract (MYC) 2026–2027.
Pemkab Kutim menargetkan Pelabuhan Kenyamukan dapat mulai beroperasi melalui soft launching pada awal 2028, setelah pembangunan fasilitas prioritas, reklamasi kawasan, dan jalan lingkungan pelabuhan rampung.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kutim, Masrianto Suriansyah, mengatakan pembangunan tahap awal akan difokuskan pada fasilitas yang dinilai paling dibutuhkan untuk mendukung operasional perdana pelabuhan.
Dari total 36 bangunan pelayanan yang tercantum dalam masterplan, sekitar 13 bangunan akan dibangun dalam kontrak MYC 2026–2027.
“Untuk skema multiyears tahun 2026 dan 2027 ini, yang akan kita bangun adalah sekitar 13 bangunan pelayanan. Sisanya mencakup pekerjaan reklamasi kawasan serta pembangunan jalan lingkungan pelabuhan,” ujar Masrianto di Sangatta, Jumat (14/8/2026).
Menurut Masrianto, fasilitas yang masuk pembangunan tahap awal dinilai telah mencukupi kebutuhan dasar untuk operasional perdana Pelabuhan Kenyamukan.
Pembangunan fasilitas lainnya tidak dilakukan sekaligus. Pemkab Kutim akan melanjutkannya secara bertahap sesuai kebutuhan dan tahapan pengembangan pelabuhan.
Dari sisi pelaksanaan, kontrak pekerjaan ditargetkan ditandatangani pada minggu kedua September 2026.
Tahap persiapan teknis dan administrasi, termasuk mobilisasi alat berat serta material, dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga Desember 2026.
Pekerjaan fisik utama kemudian ditargetkan berjalan sepanjang 2027.
Jika seluruh tahapan berlangsung sesuai rencana, Pelabuhan Kenyamukan akan memasuki fase operasional awal pada 2028 melalui soft launching.
Persiapan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik. Dishub Kutim juga telah menyusun rencana rute pelayaran untuk mendukung operasional awal pelabuhan.
Rute yang disiapkan yakni Sangatta–Donggala–Mamuju. Namun, rute tersebut masih harus diselaraskan dengan kebijakan Kementerian Perhubungan melalui Dishub Provinsi Kalimantan Timur.
Koordinasi juga akan dilakukan dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sangkulirang dan Sangatta.
Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan agar operasional pelabuhan nantinya dapat berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan konektivitas pelayaran.
Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan juga diikuti persiapan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).
Dishub Kutim berencana menyusun kajian pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan pada 2027. UPT tersebut nantinya menjadi bagian dari kesiapan pengelolaan pelabuhan.
Pemkab Kutim juga mulai menyiapkan kebutuhan tenaga teknis melalui kerja sama dengan Badan Pengembangan SDM Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan.
Kerja sama tersebut mencakup pemberian beasiswa bagi putra-putri Kutim untuk menempuh pendidikan di sejumlah perguruan tinggi di bawah Kementerian Perhubungan.
Program tersebut diarahkan untuk menyiapkan SDM lokal yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sektor perhubungan.
Masrianto menyebut penyiapan tenaga kerja lokal merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah.
“Ini adalah bentuk investasi jangka panjang Pemerintah Kutai Timur. Kita ingin saat Pelabuhan Kenyamukan siap beroperasi penuh, tenaga-tenaga teknis dan ahli di bidang perhubungan darat, laut, maupun udara sudah siap dan diisi oleh anak-anak asli daerah Kutai Timur,” pungkasnya. (*)
