PIDATO Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam Rapat Paripurna ke-21 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Samarinda, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna tersebut digelar untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI Tahun 2026. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menegaskan pesan Presiden akan menjadi salah satu acuan dalam menyelaraskan kebijakan daerah.
Acara berlangsung di Gedung Utama Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda.
Rapat dihadiri langsung pimpinan dan anggota DPRD Kaltim, Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta jajaran undangan dari berbagai elemen masyarakat.
Dalam pidato yang disaksikan bersama, Presiden Prabowo memaparkan empat pedoman utama Kabinet Merah Putih. Pokok-pokok tersebut berfokus pada penjagaan UUD 1945, perlindungan kekayaan bangsa, serta keberpihakan kepada rakyat.
Salah satu penekanan Presiden ialah peran pemerintah dalam mengatasi kesulitan masyarakat. Pemerintah diminta bekerja cepat agar persoalan yang dihadapi rakyat dapat segera ditangani.
"Pemerintah bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," kata Prabowo dalam pidatonya.
Pesan tersebut menjadi perhatian DPRD Kaltim karena penyelenggaraan pemerintahan daerah dinilai perlu diarahkan pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
Hasanuddin Mas'ud mengatakan pesan Presiden akan menjadi perhatian daerah untuk terus diselaraskan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Timur.
Dalam Pidato Kenegaraan Prabowo, pemerintah juga memaparkan sejumlah capaian strategis nasional di bidang pangan.
Indonesia disebut telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan utama, di antaranya beras, jagung, hingga cabai. Pemerintah juga disebut berhasil menekan harga pupuk bagi petani.
Pemerintah pusat kini mendorong proses swasembada untuk sejumlah komoditas pendukung lainnya, termasuk daging sapi, bawang putih, dan kedelai.
Bagi DPRD Kaltim, arah kebijakan tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah.
Hasanuddin menegaskan tata kelola pemerintahan harus tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Intinya, penyelenggaraan pemerintahan harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi generasi yang akan datang," tegas Hasanuddin.
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa pesan dari pemerintah pusat tidak berhenti pada forum kenegaraan, tetapi juga menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan di tingkat daerah.
Energi Kaltim Diharapkan Beri Dampak ke Daerah
Selain pangan, sektor energi menjadi salah satu bagian penting dalam pidato Presiden.
Pemerintah pusat menyampaikan bahwa proses menuju swasembada energi mulai diwujudkan. Prabowo juga menekankan arah penguatan sektor energi nasional.
"Swasembada energi saat ini mulai kita wujudkan," ujar Prabowo.
Pesan tersebut mendapat perhatian khusus dari DPRD Kaltim. Sebagai daerah yang selama ini memiliki kontribusi besar terhadap sektor energi nasional, Kaltim berharap kebijakan swasembada energi turut membuka ruang yang lebih besar bagi daerah.
Hasanuddin berharap program swasembada dan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pusat dapat memberikan dampak terhadap pemulihan ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru.
"Kalimantan Timur selama ini memiliki kontribusi besar terhadap sektor energi nasional, sehingga kita berharap kebijakan swasembada energi juga memberikan ruang yang semakin besar bagi daerah," jelas Hasanuddin.
Harapan tersebut menempatkan isu energi bukan hanya sebagai agenda nasional, tetapi juga sebagai bagian dari kepentingan pembangunan Kalimantan Timur.
Rangkaian Rapat Paripurna ke-21 DPRD Kaltim kemudian ditutup dengan ajakan agar peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tidak berhenti sebagai agenda seremonial.
DPRD Kaltim mendorong seluruh elemen pemerintah dan masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan untuk memperkuat kerja nyata dan meningkatkan kualitas hidup warga.
Bagi Hasanuddin, pembangunan harus dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Kalimantan Timur.
"Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus menjadi pengingat bahwa tugas kita sekarang memastikan masyarakat merasakan pembangunan dan kesejahteraannya terus meningkat," tutup Hasanuddin Mas'ud. (*)
