BANK Indonesia (BI) bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen ritel bagi individu maupun korporasi di Gedung BI, Jakarta Pusat, Senin (17/8/2026).
Instrumen pembayaran tunda (deferred payment) berbasis skema domestik ini dirancang khusus untuk menjangkau kelompok masyarakat muda yang kian mendominasi lanskap transaksi non-tunai di tanah air.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy mengungkapkan, kehadiran KKI segmen ritel menyasar ceruk pasar pemuda yang terbiasa memanfaatkan fasilitas kredit digital dalam berbelanja.
"Paling tidak pangsa masyarakat yang saat ini memang akhir-akhir ini terutama yang digerakkan oleh generasi Z dan generasi milenial, pengguna sumber dana kredit ini bisa masuk ke dalam KKI segmen ritel ini," ujar Ryan.
Pada tahap awal pengembangannya, KKI ritel hadir dalam bentuk kartu digital yang memfasilitasi transaksi QRIS pindai (scan) dan QRIS nirsentuh (tap).
Bank sentral merancang penetrasi instrumen baru ini secara bertahap demi memastikan keandalan sistem operasional di lapangan. Setelah fitur transaksi QRIS berjalan penuh, pengembangan dilanjutkan ke pembayaran daring (online payment) hingga pencetakan kartu fisik.
Sejumlah Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) utama langsung terlibat dalam fase perdana penerbitan KKI ritel ini.
Bank-bank yang siap memfasilitasi skema ini mencakup BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega, serta BSI untuk opsi pembiayaan syariah.
Pejabat Sementara Gubernur BI Destry Damayanti menegaskan, peluncuran KKI ritel menandai langkah strategis menjaga kedaulatan sistem pembayaran nasional sekaligus membentengi daya beli masyarakat dari tekanan ketidakpastian ekonomi global.
Integrasi instrumen deferred payment domestik ini dinilai memberikan efisiensi tinggi karena terhubung langsung dengan infrastruktur pembayaran nasional.
"Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk menopang konsumsi masyarakat," tutur Destry.
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia memproyeksikan pergeseran peta transaksi kartu kredit di Indonesia pasca-kehadiran KKI ritel berbasis QRIS.
Ketua ASPI Santoso Liem memperkirakan porsi transaksi kartu kredit konvensional yang saat ini menyisa sekitar 15 persen akibat pesatnya adopsi QRIS akan mulai bertransisi ke skema domestik baru ini.
"Jadi kita harapkan dengan kartu kredit KKI ini sudah mulai di-introduce dengan QRIS, kita harapkan di antara 15 persen itu, mungkin 10 persen akan pindah," jelas Santoso. (*)
