CADANGAN pangan Kalimantan Timur (Kaltim) mulai dikirim ke Kabupaten Mahakam Ulu untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pokok dan energi akibat kemarau panjang yang membuat permukaan Sungai Mahakam turun drastis. Enam armada angkutan dilepas dari Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Senin (17/8/2026), menuju wilayah yang paling rentan terisolasi, terutama Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari.
Pelepasan armada tersebut menjadi bagian dari penanganan Pemprov Kaltim melalui penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan operasi pasar murah.
Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas'ud mengatakan pemerintah tidak ingin masyarakat di wilayah pedalaman menghadapi kekurangan kebutuhan dasar akibat terganggunya jalur distribusi.
"Hari ini kita laksanakan penyaluran cadangan pangan untuk saudara-saudara kita yang hari ini terdampak berkaitan dengan El Nino. Kemarau panjang membuat sungai-sungai di hampir seluruh Indonesia kering, tidak terkecuali Sungai Mahakam. Ini adalah bukti nyata bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hadir di tengah-tengah masyarakat," tegas Rudy Mas'ud.
Pengiriman bantuan dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.
Rudy menegaskan, makna kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni. Pemerintah harus memastikan masyarakat di seluruh wilayah Kaltim memperoleh pelayanan dan kesejahteraan, termasuk warga yang tinggal jauh di kawasan pedalaman dan perbatasan.
"Jangan kita melihat bahwa Mahakam Ulu jauh di perbatasan. Itu hanya jauh di perbatasan, tetapi tentunya dekat dalam perhatian. Tidak ada yang luput daripada perhatian seluruh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan kami sangat mengharapkan bantuan ini secepatnya sampai ke pelosok-pelosok," ujar Rudy.
Kondisi geografis Mahakam Ulu membuat persoalan distribusi menjadi sangat penting. Ketika permukaan Sungai Mahakam surut dan alurnya semakin dangkal, kapal pengangkut barang menghadapi kendala untuk membawa kebutuhan masyarakat ke kawasan hulu.
Dampaknya bukan hanya menyangkut transportasi. Gangguan jalur logistik juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi warga, ketersediaan barang, hingga keterjangkauan harga kebutuhan pokok.
Pada tahap pertama, pemerintah mengirimkan berbagai kebutuhan dasar untuk memperkuat stok masyarakat di wilayah sasaran.
Cadangan Pangan Pemerintah yang diberikan secara gratis berupa 2.400 sak beras atau setara 9,7 ton.
Untuk operasi pasar murah bersubsidi, pemerintah menyiapkan 330 sak beras premium kemasan 5 kilogram, 600 bungkus Minyakita kemasan 2 liter, serta 1.200 bungkus gula pasir kemasan 1 kilogram.
Pasokan energi juga ikut diperkuat. Sebanyak 720 tabung LPG 3 kilogram dan 200 tabung LPG 12 kilogram dikirim bersama armada tersebut.
Penyaluran tidak berhenti pada tahap pertama. Pemerintah menyatakan pengiriman akan dilanjutkan sampai kondisi pasokan di wilayah sasaran kembali stabil.
Asisten II Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Ir. Ujang Rachmad, menjelaskan pemerintah menggunakan dua pola intervensi agar bantuan sekaligus mampu menjaga daya beli masyarakat.
"Dalam mengatasi kebutuhan pangan di Mahulu ada dua skema yang kita lakukan. Pertama, gerakan operasi pasar atau pasar murah yang menjual barang-barang dengan harga disubsidi. Sementara cadangan pangan pemerintah kita berikan secara gratis," jelas Ujang.
Skema tersebut dirancang untuk menyasar dua kebutuhan sekaligus.
Cadangan pangan pemerintah diberikan secara gratis kepada masyarakat yang terdampak. Pasar murah bersubsidi digunakan untuk menjaga ketersediaan komoditas sekaligus membantu menekan tekanan harga di pasar.
Menurut Ujang, kondisi kekeringan dapat memengaruhi lebih dari sekadar ketersediaan air. Gangguan distribusi juga berpotensi meningkatkan biaya logistik dan memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat.
Kondisi kekeringan tidak hanya berdampak pada ketersediaan air, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi serta keterjangkauan kebutuhan pokok. Bantuan cadangan pangan ini menjadi sangat penting untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Persoalan distribusi di Mahakam Ulu juga membuka kembali kebutuhan terhadap konektivitas darat.
Selama jalur sungai menjadi tumpuan utama mobilitas barang, jasa, dan manusia, perubahan kondisi debit air dapat langsung memengaruhi kelancaran pasokan ke kawasan hulu.
Pemprov Kaltim menyatakan akan mempercepat pembangunan akses darat menuju wilayah pelosok, termasuk Long Pahangai dan Long Apari. Pemerintah ingin distribusi kebutuhan masyarakat tidak terus bergantung pada kondisi cuaca dan ketinggian air sungai.
Konektivitas menjadi sangat penting dan mahal. Saat ini kita terkendala jalur darat yang belum tembus dan jalur perairan yang dangkal. Namun apapun bentuknya, komitmen Pemprov Kaltim adalah segera membuka akses darat agar distribusi logistik, barang, jasa, dan manusia bisa berjalan normal.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Untuk kebutuhan mendesak, pemerintah tetap mengandalkan intervensi pasokan dan operasi pasar agar masyarakat tidak terlalu terbebani oleh gangguan distribusi.
Pelaksanaan program melibatkan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Timur.
Pemprov Kaltim juga memberikan apresiasi kepada Perum Bulog Kaltim, PT Pertamina Patra Niaga, PT MJS, serta organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perindagkop dan UKM Kaltim.
Kolaborasi tersebut dibutuhkan karena persoalan pasokan di wilayah pedalaman tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu program. Bantuan pangan, subsidi harga, distribusi energi, dan perbaikan konektivitas harus berjalan beriringan.
Ujang menegaskan pemerintah, BUMN, BUMD, dunia usaha, dan masyarakat perlu bergerak bersama agar intervensi yang dilakukan benar-benar sampai kepada warga. (*)
